BANDUNG-Beritaaktualnews. Com- Sektor pertanian yang dimiliki Jawa Barat cukup potensial.

Bertepatan dengan peringatana Hari Tani Nasional, Ketua Gerbang Tani Jawa Barat Jenal Murtado Aji meminta tidak ada lagi alih fungsi lahan, khususnya di sektor lumbung padi di Jawa Barat.

“Kami menginginkan pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten tegas menentukan keabsahan tanah sesuai RUTR dan RTRW nya,, Rabu (24/9/2019).

Dia juga menyampaikan tanah-tanah yang sudah dibangun untuk pembangunan baik zona industri, kawasan industri, hotel, pasar atau mall, maupun perumahan dan lain-lain diminta untuk transparan mengenai lahan tanah penggantinya.

“Bukankah jelas, kalau tanah produktif dibangun itu harus ada tanah penggantinya, sebaiknya memang tanah produktif tidak di alih fungsikan,” ujarnya.

Masih dikatakan Aji, kondisi tersebut masih menjadi persoalan mayoritas di Jawa Barat.

Tidak sedikit pengusaha yang terang-terangan melakukan alih fungsi lahan, namun minim tindakan dari Pemerintah setempat maupun para penegak hukum berwenang.

“Tegakkan aturan itu harus jelas, semua pembangunan yang mempergunakan lahan darat apalagi pertanian harus sesuai dengan aturan,” kata dia.

Dia mengaku saat ini juga menerima banyak laporan dari jejaring Gerbang Tani di Jawa Barat yang mayoritasnya merupakan para petani.

Beberapa daerah di Jawa Barat yang tengah panen saat ini mengalami penurunan harga yang signifikan.

“Seperti di Pangandaran, harga gabah basah di angka Rp 3.500 per kilogram, bahkan di Karawang yang dijuluki lumbung padi nasional harga dasar gabah basah sampai Rp 2.800 per kilogram. 

Mungkin juga dipengaruhi cuaca, tapi upaya pemerintah melindungi hak mereka mana,” tanya dia.

Diketahui, selain harga dasar gabah anjlok karena cuaca, ramainya kabar impor juga turut mempengaruhi harga dasar gabah di tingkat petani.

Dia menyampaikan, Gerbang Tani seluruh Indonesia saat ini kompak menolak impor beras.

Dengan dasar tujuan impor jelas merugikan petani. Karenanya, dia mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana impor tersebut.

“Kebijakan impor beras ini selalu saja mengorbankan nasib petani. Apalagi petani selalu menghadapi persoalan saat proses pengolahan, mulai langkanya pupuk, sampai diserang hama,” bebernya.

Dipaparkan Aji, melihat dari data Kementerian Pertanian, stok beras nasional hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 24,90 juta ton, hal itu juga didorong hasil panen raya periode Maret hingga April.

Sementara proyeksi kebutuhan beras nasional diperkirakan mencapai 12,3 juta ton. Data tersebut menunjukan saat ini Indonesia tengah surplus beras.

“Jika kebijakan impor beras bertujuan sebagai operasi pasar untuk menyeimbangkan harga beras, efisiensinya dimana? Itu patut diragukan momentumnya sekarang ini menjelang panen raya,” katanya.

Diungkap Aji, ia juga membeberkan hasil aduan petani di Jatisari Kabupaten Karawang.

“Contohnya pak Yono kawan saya, harga gabah saat ini disana diangka Rp 3.000 per kilogram, sedangkan yang super atau yang paling bagus paling di angka Rp 4.200 per kilogram, harga itu kan sudah anjlok,” imbuhnya.

Selanjutnya ia berharap, Pemerintah bisa membantu meningkatkan harga gabah. Karena menurut dia, sesungguhnya petani orang yang paling menentukan nasib generasi bangsa dengan konsisten menggarap sektor pangan.

“Kita berjuang di sektor pangan, harusnya lebih diperhatikan, pangan lemah, negara juga bisa lemah.” pungkasnya. (bds)